Demokrasi Modern menurut definisi aslinya adalah bentuk pemerintahan
yang di dalamnya banyak keputusan pemerintah atau di belakang kebijakan
yang menimbulkan keputusan itu lahir dari suara terbanyak yakni dari
mayoritas di pemerintahan atau di belakang kebijakan yang menimbulkan
keputusan itu lahir dari suara terbanyak, yakni dari mayoritas di
pemerintahan (consent of a majority of adult governed).
Namun batasan konseptual yang mudah difahami tentang “demokrasi” adalah, suatu proses dari system penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan suatu negara yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sedang batasan operasional dari “demokrasi” adalah, bagaimana indikator demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu dapat diketahui dengan mengukur dan mempertanyakan indikator demokrasi tersebut, seperti :
1. Tingkat sehat tidaknya penyelenggaraan Pemilu ;
2. Tentang sehat tidaknya bangsa ini atau tokoh-tokoh politik dalam bermusyawarah (negosiasi);
3. Tentang sehat tidaknya partisipasi rakyat dalam mempengaruhi kebijakan publik suatu Pemerintahan ;
4. Tentang sehat tidaknya hak-hak wakil rakyat dipergunakan dalam mengkontrol jalannya pemerintahan, seperti : hak angket, hak budget, hak interplasi, hak amandemen dan hak-hak lainnya.
Untuk mengukur suatu negara demokratis atau tidak, harus diukur dari batasan atau definisi operasi tentang demokrasi, bukan dari definisi konsep dari demokrasi itu.
Sudah menjadi fakta sejarah demokrasi di Indonesia yang ada selama ini serasa jauh dari ruh atau tondi dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari :
1. Partisipasi rakyat dapat dibeli dengan uang ;
2. Pemilu dari masa kemasa penuh dengan kecurangan ;
3. Pamer kekuatan massa menjadi kebanggaan dari banyak partai-partai politik untuk melakukan tekanan-tekanan ;
4. Saat bangsa ini atau tokoh-tokokh politik berbeda pendapat di dalam bermusyawarah atau bernegosiasi maka perbedaan tersebut menjadi bibit permusuhan ;
5. hak-hak DPR sebagai mekanisme kontrol terhadap Pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya ;
6. Cita-cita jadi anggota Legislatif tidak diragukan apakah didasarkan pada Nasionalisme yang bertujuan akan memperjuangkan cita-cita bangsa ini sebagaimana terdapat di dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 ;
Cita-cita bangsa dan Nasionalisme inilah yang harus diperjuangkan dan ditegakkan oleh para sang Caleg jika ia nantinya terpilih menjadi anggota Legislatif di Parlemen. Sedangkan seperti kita ketahui kebanyakan dari anak bangsa ini ingin jadi anggota legislatif hanya sekedar mencari prestige atau gengsi sosial, sehingga kebanyakan dari mereka setelah kekuatan dan modal dikerahkan oleh sang Caleg untuk menjadi anggota legislatif dan jika ada diantara mereka yang gagal akibat psikologisnya tentu tidak sedikit pula yang menderita stres bahkan sakit jiwa.
Mengingat fakta banyak para Caleg yang terganggu kejiwaannya saat tidak terpilih menjadi anggota legislatif, tentu tidak berlebihan kalau iman dan taqwa para calon pemimpin bangsa ini dipertanyakan atau mungkin cara berpikir mereka ini memang sebelumnya sudah pada sakit, karena kebanyakan mereka tidak faham betul bagaimana seharusnya kita hidup berbangsa dan bernegara yang baik dan sesesuai dengan ideologi Pancasila, atau mungkin juga mereka tidak faham betul bahwa ikut dalam partai politik sesungguhnya mereka itu membawa misi ideologi yang harus diperjuangkan untuk membuat bangsa ini sejahtera, aman dan bermartabat, bukan hanya sekedar memperjuangkan bagaimana mendapatkan kursi sebagai anggota legislatif atau berapa banyak jumlah kursi yang bisa didapat oleh partai pengusungnya di Parlemen.
Bahkan mungkin juga kita tidak lagi memiliki ikatan batin sebagai sebuah bangsa yang besar atau juga kita sudah kehilangan jejak bagaimana menghormati sejarah luhur perjuangan bangsa ini dari yang tadinya terhina akibat penjajahan menjadi bangsa yang merdeka yang semua itu telah dibayar dengan darah, nyawa dan air mata para Pahlawan bangsa ini.
Kita sekarang memang tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, namun tidak dapat dipungkiri kita saat ini kita "dijajah" oleh bangsa sendiri yang lebih mengakomodir kepentingan bangsa asing ketimbang kepentingan rakyat, mereka (penguasa) lebih melayani bangsa asing sebagai penanam modal dan telah menjadi pemilik mayoritas perusahaan besar di Indonesia, dimana perusahaan asing tersebutlah yang sekarang ini banyak menguasai hajat hidup rakyat banyak di Indonesia ini, dan itu terjadi dimulai sejak jaman Orde Baru dulu.
Salah satu kelemahan anak bangsa ini, kita begitu mudah dipecah-belah oleh kepentingan bangsa asing yang mana mereka sangat tahu bahwa sejati bangsa kita telah terkotak-kotak dalam ikatan primordialisme dalam bentuk prilaku SARA, (SUKU, RAS, AGAMA dan ANTAR GOLONGAN) yang dampaknya jauh lebih kejam dari penjajahan bangsa asing itu sendiri. Untuk menyelamatkan semua ini kita harus bangkit dan mengenal sejarah dan cita-cita bangsa ini serta menjalankan demokrasi Pancasila yang mengedepankan Iman dan Taqwa, Kemanusiaan dan Nasionalisme dalam budaya prilaku kita terutama saat berdemokrasi khususnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilukada untuk mendapatkan kekuasaan yang sah demi mewujudkan cita-cita bangsa ini ke depan.
Namun dalam proses itu semua baik itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun saat hukum dibutuhkan sebagai panglima yang menegakkan segala bentuk pelanggaran PEMILU / PEMILUKADA, haruslah dilakukan melalui Penegakan Hukum yang baik dan akuntabel, dimana untuk keperluan ini jauh hari sebelumnya harus telah tersedianya Sumber Daya Manusia / Para Penegak Hukum yang baik (good Law Enforcement) yang lurus, kredibel yang bekerja tanpa diskriminasi untuk kepentingan tertentu, ditambah lagi adanya dukungan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terutama dalam setiap pesta demokrasi.
Fakta yang ada adalah, bangsa ini miskin pendidikan, miskin kesadaran tentang perlu ada partisipasi politik, karena dalam banyak fakta ternyata partisipasi politik takyat itu semu karena sebagian besar hak suara mereka telah dibeli. Dalam banyak fakta negeri ini juga miskin keamanan dan kebebasan dalam hidup rukun berdampingan dan miskin keadilan dan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.
Pada saat rakyat masih "miskin ekonomi dan miskin kesadaran politik", bukanlah hal yang ideal untuk diajak berdemokrasi apalagi ditengah karut-marutnya penegakan hukum, maka dalam situasi seperti ini mustahil tujuan negara Indonesia dapat dicapai dengan baik oleh mereka yang memegang kekuasaan, lebih jauh lagi mustahil demokrasi dan pemilu berjalan mulus tanpa ada kecurangan.
Dalam situasi seperti ini pembangunan cenderung berdampak sebaliknya yaitu membuat rakyat semakin miskin, terjadinya kerusaknya system dan prilaku sosial, rusaknya lingkungan hidup serta merajalelanya budaya korupsi yang semakin sulit dicegah. Bukankah fakta yang ada, dimana Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun rakyatnya miskin ditengah-tengah kekayaan alamnya karena "semua" potensi Sumber Daya Alam Indonesia telah dikelola dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan (Pemodal) asing, akibatnya seluruh yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia ada di tangan bangsa asing dan pada gilirannya kita akan dan/atau telah menjadi kacung dan budak di negeri sendiri. Ironis bukan !!
Namun batasan konseptual yang mudah difahami tentang “demokrasi” adalah, suatu proses dari system penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan suatu negara yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sedang batasan operasional dari “demokrasi” adalah, bagaimana indikator demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu dapat diketahui dengan mengukur dan mempertanyakan indikator demokrasi tersebut, seperti :
1. Tingkat sehat tidaknya penyelenggaraan Pemilu ;
2. Tentang sehat tidaknya bangsa ini atau tokoh-tokoh politik dalam bermusyawarah (negosiasi);
3. Tentang sehat tidaknya partisipasi rakyat dalam mempengaruhi kebijakan publik suatu Pemerintahan ;
4. Tentang sehat tidaknya hak-hak wakil rakyat dipergunakan dalam mengkontrol jalannya pemerintahan, seperti : hak angket, hak budget, hak interplasi, hak amandemen dan hak-hak lainnya.
Untuk mengukur suatu negara demokratis atau tidak, harus diukur dari batasan atau definisi operasi tentang demokrasi, bukan dari definisi konsep dari demokrasi itu.
Sudah menjadi fakta sejarah demokrasi di Indonesia yang ada selama ini serasa jauh dari ruh atau tondi dari demokrasi itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari :
1. Partisipasi rakyat dapat dibeli dengan uang ;
2. Pemilu dari masa kemasa penuh dengan kecurangan ;
3. Pamer kekuatan massa menjadi kebanggaan dari banyak partai-partai politik untuk melakukan tekanan-tekanan ;
4. Saat bangsa ini atau tokoh-tokokh politik berbeda pendapat di dalam bermusyawarah atau bernegosiasi maka perbedaan tersebut menjadi bibit permusuhan ;
5. hak-hak DPR sebagai mekanisme kontrol terhadap Pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya ;
6. Cita-cita jadi anggota Legislatif tidak diragukan apakah didasarkan pada Nasionalisme yang bertujuan akan memperjuangkan cita-cita bangsa ini sebagaimana terdapat di dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 ;
Cita-cita bangsa dan Nasionalisme inilah yang harus diperjuangkan dan ditegakkan oleh para sang Caleg jika ia nantinya terpilih menjadi anggota Legislatif di Parlemen. Sedangkan seperti kita ketahui kebanyakan dari anak bangsa ini ingin jadi anggota legislatif hanya sekedar mencari prestige atau gengsi sosial, sehingga kebanyakan dari mereka setelah kekuatan dan modal dikerahkan oleh sang Caleg untuk menjadi anggota legislatif dan jika ada diantara mereka yang gagal akibat psikologisnya tentu tidak sedikit pula yang menderita stres bahkan sakit jiwa.
Mengingat fakta banyak para Caleg yang terganggu kejiwaannya saat tidak terpilih menjadi anggota legislatif, tentu tidak berlebihan kalau iman dan taqwa para calon pemimpin bangsa ini dipertanyakan atau mungkin cara berpikir mereka ini memang sebelumnya sudah pada sakit, karena kebanyakan mereka tidak faham betul bagaimana seharusnya kita hidup berbangsa dan bernegara yang baik dan sesesuai dengan ideologi Pancasila, atau mungkin juga mereka tidak faham betul bahwa ikut dalam partai politik sesungguhnya mereka itu membawa misi ideologi yang harus diperjuangkan untuk membuat bangsa ini sejahtera, aman dan bermartabat, bukan hanya sekedar memperjuangkan bagaimana mendapatkan kursi sebagai anggota legislatif atau berapa banyak jumlah kursi yang bisa didapat oleh partai pengusungnya di Parlemen.
Bahkan mungkin juga kita tidak lagi memiliki ikatan batin sebagai sebuah bangsa yang besar atau juga kita sudah kehilangan jejak bagaimana menghormati sejarah luhur perjuangan bangsa ini dari yang tadinya terhina akibat penjajahan menjadi bangsa yang merdeka yang semua itu telah dibayar dengan darah, nyawa dan air mata para Pahlawan bangsa ini.
Kita sekarang memang tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, namun tidak dapat dipungkiri kita saat ini kita "dijajah" oleh bangsa sendiri yang lebih mengakomodir kepentingan bangsa asing ketimbang kepentingan rakyat, mereka (penguasa) lebih melayani bangsa asing sebagai penanam modal dan telah menjadi pemilik mayoritas perusahaan besar di Indonesia, dimana perusahaan asing tersebutlah yang sekarang ini banyak menguasai hajat hidup rakyat banyak di Indonesia ini, dan itu terjadi dimulai sejak jaman Orde Baru dulu.
Salah satu kelemahan anak bangsa ini, kita begitu mudah dipecah-belah oleh kepentingan bangsa asing yang mana mereka sangat tahu bahwa sejati bangsa kita telah terkotak-kotak dalam ikatan primordialisme dalam bentuk prilaku SARA, (SUKU, RAS, AGAMA dan ANTAR GOLONGAN) yang dampaknya jauh lebih kejam dari penjajahan bangsa asing itu sendiri. Untuk menyelamatkan semua ini kita harus bangkit dan mengenal sejarah dan cita-cita bangsa ini serta menjalankan demokrasi Pancasila yang mengedepankan Iman dan Taqwa, Kemanusiaan dan Nasionalisme dalam budaya prilaku kita terutama saat berdemokrasi khususnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilukada untuk mendapatkan kekuasaan yang sah demi mewujudkan cita-cita bangsa ini ke depan.
Namun dalam proses itu semua baik itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun saat hukum dibutuhkan sebagai panglima yang menegakkan segala bentuk pelanggaran PEMILU / PEMILUKADA, haruslah dilakukan melalui Penegakan Hukum yang baik dan akuntabel, dimana untuk keperluan ini jauh hari sebelumnya harus telah tersedianya Sumber Daya Manusia / Para Penegak Hukum yang baik (good Law Enforcement) yang lurus, kredibel yang bekerja tanpa diskriminasi untuk kepentingan tertentu, ditambah lagi adanya dukungan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia yang memiliki kesadaran dan kepatuhan hukum terutama dalam setiap pesta demokrasi.
Fakta yang ada adalah, bangsa ini miskin pendidikan, miskin kesadaran tentang perlu ada partisipasi politik, karena dalam banyak fakta ternyata partisipasi politik takyat itu semu karena sebagian besar hak suara mereka telah dibeli. Dalam banyak fakta negeri ini juga miskin keamanan dan kebebasan dalam hidup rukun berdampingan dan miskin keadilan dan kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan Pemilu.
Pada saat rakyat masih "miskin ekonomi dan miskin kesadaran politik", bukanlah hal yang ideal untuk diajak berdemokrasi apalagi ditengah karut-marutnya penegakan hukum, maka dalam situasi seperti ini mustahil tujuan negara Indonesia dapat dicapai dengan baik oleh mereka yang memegang kekuasaan, lebih jauh lagi mustahil demokrasi dan pemilu berjalan mulus tanpa ada kecurangan.
Dalam situasi seperti ini pembangunan cenderung berdampak sebaliknya yaitu membuat rakyat semakin miskin, terjadinya kerusaknya system dan prilaku sosial, rusaknya lingkungan hidup serta merajalelanya budaya korupsi yang semakin sulit dicegah. Bukankah fakta yang ada, dimana Indonesia dikenal sebagai sebuah negara dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, namun rakyatnya miskin ditengah-tengah kekayaan alamnya karena "semua" potensi Sumber Daya Alam Indonesia telah dikelola dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan (Pemodal) asing, akibatnya seluruh yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia ada di tangan bangsa asing dan pada gilirannya kita akan dan/atau telah menjadi kacung dan budak di negeri sendiri. Ironis bukan !!